Struktur Organisasi & TUPOKSI Kecamatan Selat Nasik

Struktur Organisasi Kecamatan Selat Nasik

(Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan)

struktur-organisasi-kecamatan-selat-nasikTugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan/Struktur Organisasi Kecamatan dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan, menyatakan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani  sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

No. Tugas Fungsi
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat a.    Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan kecamatan;

b.    Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

c.    Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan baik yang dilakukan oleh unit pemerintah maupun swasta;

d.    Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

e.    Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum; a.    Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

b.    Melakukan kordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

c.    Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan a.    Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b.    Melaporkan pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum a.    Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

b.    Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

c.    Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan a.    Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat kerja daerah dan/atau instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b.    Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat kerja daerah dan/atau instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c.    Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan

d.    Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan a.    Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

b.    Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

c.    Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

d.    Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

e.    Melakukan evaluasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan

f.     Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan a.    Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kecamatan;

b.    Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

c.    Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

d.    Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

e.    Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.