Kapolda Babel : Bersama-Sama Kita Antisipasi Kerawanan Pemilukada

kapolda-babel-jaga-kerawanan-pilkadaPangkalpinang – Pelaksanaan serentak Pemilukada di 3 (tiga) wilayah di Bangka Belitung, yaitu di Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Belitung menjadi perhatian khusus karena pelaksanaannnya sudah semakin dekat. Hal tersebut diingatkan oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Brigadir Jendral (Pol) Syaiful Zachri.

Dalam setiap pilkada kerawanan-kerawanan bisa terjadi. Kapolda Babel menceritakan pengalaman dalam pilkada terdahulu yang berpotensi akan munculnya kerawanan dan perlu untuk diantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi. Untuk mencegah kerawanan tersebut dimulai dari pembentukan petugas TPS dan TPK yang memiliki integritas.

“Diharapkan bantuan unsur terkait, dalam penunjukannya harus orang yang tidak ada pamrih atau betul-betul rela menyiapkan waktu dan tenaganya, karena dia akan menjadi juri yang seadil-adilnya. Untuk itu petugas PTS dan TPK harus memiliki integritas,” ujar Syaiful Zachri.

Menurut Kapolda  Kepulauan Bangka Belitung titik kerawanan dalam pilkada salah satunya pada saat rekapitulasi, “Kalau petugas benar-benar amanah dan melakukan penghitungan suara dengan jujur dan adil maka hasilnya akan valid, data mulai daritingkat TPS hingga ke pusat dihitung pasti sama,” lanjutnya.

Selain potensi rawan rekapitulasi, Syaiful Zachri juga mengatakan bahwa data pemilihan juga termasuk rawan potensi, seperti tidak tercatat, pindah, atau meninggal. Untuk itu Kapolda mengajak kepada segenap komponen masyarakat agar bersama-sama turut mensukseskan pemilukada.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung Fahrurrozi mengatakan bahwa saat ini KPU sedang menyelesaikan potensi konflik yang mungkin muncul tentang kependudukan pemilih yang berada di perbatasan.

“Dari 174 yang berpotensi menimbulkan konflik diperbatasan, masih tersisa 5 lagi. Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Bangka untuk menyelesaikannya bersama-sama,” ungkap Fahrurrozi.

Fahrurozi menjelaskan secara de facto para pemilih ini tinggal di kabupaten, namun secara de jure kartu tanda penduduk mereka adalah KTP Kota Pangkalpinang. Hal tersebut akan membuat para pemilih bingung akan memilih kemana secara administratif. Menilik kejadian konflik seperti itu pernah terjadi di provinsi lain, Fahrurozi berharap hal serupa tidak terjadi di Bangka Belitung.

Selanjutnya Ketua KPU Babel tersebut menyampaikan bahwa hasil rekap nantinya akan diupload ke publik melalui aplikasi sistem informasi data pemilih (sidali) yang dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat tahu untuk memilih dimana, dan di TPS mana.

“Cukup buka aplikasi lalu dengan masukan nomor induk kependudukan maka otomatis data akan muncul, berikut dengan lokasi pemilihannya,” jelas Fahrurozi.

Sumber: Dinas Kominfo Prov. Babel
Penulis: khalimo
Fotografer: Khalimo