Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun

dana-pemberdayaan-500-triliunJepara – Dalam percepatan pembangunan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus menjalin sinergi dengan lembaga dan Kementerian lain.

Tahun 2018, pemerintah rencananya tidak menaikkan anggaran dana desa, yang tahun ini mencapai Rp 60 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, dan 2015 Rp 20,76 triliun sudah lumayan besar.

‘’Tapi tidak usah khawatir, sebab sekarang sudah ada perintah untuk mengkoordinasikan seluruh anggaran untuk desa, yang tersebar di kementerian dan lembaga, jumlahnya mencapai Rp 500 triliun,’’ ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi, pada Seminar Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sosialisasi Perda BPD di Balai Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Jepara, Minggu (22/10).

Ia menambahkan, lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan perhatian yang sangat besar dari pemerintah. Desa tidak dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Desa menjadi latar depan seluruh proses pembangunan, utamanya di daerah terdepan atau terluar. Karena itu, walau dana masih terbatas, tetap ada prioritas untuk desa, agar mandiri dan berdikari.

Jumlah desa saat ini ada 74.910 desa, rata-rata tiap desa menerima kucuran Rp 800 juta. Tahun lalu Rp 600 juta, dan tahun 2015 sekitar Rp 200 juta.

Selain itu, Kemendes PDTT juga menyiapkan sejumlah program untuk membantu kemandirian desa. Yaitu, Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Embung Desa dan Sarana Olahraga Desa.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Junarso mengatakan, siap mengawal berbagai program yang muaranya untuk lebih memberdayakan desa, termasuk perangkat, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal senada juga dikemukakan, Kabag Pemerintahan Desa Eriza Rudi Yulianto, bahwa instansi yang ia pimpin baru terbentuk 1 Januari lalu. Butuh dukungan kebijakan dari Pimpinan, dan juga Dewan, dalam upaya memandirikan desa.

Seminar yang dimoderatori Dr Syafiq Hasyim Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga menghadirkan narasumber Ketua DPRD Kabupaten Jepara Junarso, Kabag Pemerintahan Desa Setda Jepara Eriza Rudi Yulianso, dan Ketua BPD Desa Pancur Muadzim.

Kegiatan dihadiri Seknas Fitra Jakarta Misbah Hasan, Ketua Fitra Jateng Maya Dina RM, Petinggi (Kepala Desa) Pancur Miftahurrofiq, serta perwakilan Petinggi, BPD, dan sukarelawan.

Untuk diketahui, saat ini ada program pendampingan empat desa dari 184 desa di Kabupaten Jepara yang tangani Fitra dan Kompak.

Sumber: Setjen Kemendesa RI