Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Mempertegas Aturan Ormas

perppu-2-2017-perkuat-ormasPangkalpinang –  Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah menghadiri Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, dimana pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Syafruddin melalui Video Conference dengan Kepolisian Daerah dan jajaran Pemerintah Daerah se – Indonesia, Jum’at (04/08).

Dalam sambutan, Syafruddin sempat menyatakan HTI telah resmi dibubarkan. Menurutnya sebagai salah satu Ormas yang berdiri di Indonesia, HTI tidak sejalan dengan Perppu ini. “HTI dibubarkan karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan sangat bertentangan dengan Perppu Ormas yang disosialisasikan hari ini.” tegasnya.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dibuat untuk melengkapi atau mengganti pasal yang dianggap menyulitkan dalam implementasi UU yang ada.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan secara garis besar Perppu ini lebih Internasional, lebih demokratis dan Pemerintah bisa langsung memberikan sanksi kepada Ormas yang melanggar atau menyalahi aturan. “Perppu ini juga mengarah pada Ormas asing yang selama ini tidak terdaftar dan melakukan kegiatan di Indonesia,” ungkapnya.

“Perppu ini tidak bertele-tele, tentunya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya saat menjadi pembicara dalam vicom sosialisasi Perppu ini.

Menurut Soedarmo, ormas-ormas harus secara tegas ditertibkan, karena ada sanksi dapat dikenakan kepada Ormas yang melanggar, diantaranya sanksi administrasi dan sanksi pembubaran. “Sanksi adalah salah satu perubahan dan telah ditambahkan pasalnya dalam Perppu ini,” jelas Soedarmo.

Terkait ASN yang tergabung dalam kepenguruan dan keanggotaan HTI, sejak dibubarkannya HTI ini secara otomatis keluar dari keanggotaan HTI. Dan Pemerintah Pusat masih memberikan toleransi dengan tidak memberikan sanksi. “Menjadi tugas dan fungsi Pemerintah di daerah agar bisa memberikan pencerahan untuk meninggalkan kegiatannya.” Tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga menyampaikan pendapatnya bahwa pemetaan merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan di tataran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebab Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan menyapa masyarakat. “Pembinaan dan dialog bisa dilakukan agar bisa mengamati perkembangan-perkembangan Ormas termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Babel yang sempat menjadi pengurus dan anggota HTI,” ungkap Wakil Gubernur.

 

Sumber: Dinas Kominfo Prov. Babel
Penulis: Nonadp
Fotografer: Nonadp