Gubernur Rangkul Camat untuk Percepatan Pembangunan

PANGKALPINANGĀ – Dalam rangka mengoptimalisasi pembangunan guna untuk percepatan pembangunan di pedesaan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengundang Camat di seluruh tujuh kabupaten kota untuk menghadiri rapat Optimalisasi penggunaan dana yang ada di desa guna percepatan pembangunan pedesaan di Lantai III Kantor Gubernur pada 08/06/2016.

” Dulu camat tidak pernah dilibatkan dalam Pembangunan sehingga ketika ada bantuan seperti pembangunan irigasi, bibit padi dan cetak sawah pun Camat terkadang tidak mengetahui, dengan diadakan rapat ini saya mengajak camat untuk dapat membuat program dan dapat terus berkoordinasi dengan Pemprov” Ungkap Gubernur.

Selanjutnya Gubernur menjelaskan sebelum menyusun program terlebih dahulu Camat dapat berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi sesuai dengan potensi didaerah masing masing, hal ini dilakukan agar dana untuk desa ini dapat tepat sasaran,tidak tumpang tindih dan termanfaat dengan baik.

Untuk itu camat diminta oleh Gubernur untuk terus berinovasi dan berkreatifitas, Managemen ini dilakukan bukan untuk melangkah ke Kabupaten untuk itu Camat diundang rapat agar nantinya hasil rapat ini dapat disampaikan ke Bupati dan Walikota agar nanti ketika Bupati dan Walikota di panggil oleh Gubernur pada Rabu minggu depan nanti kepala daerah yang dipanggil sudah tau tentang hasil rapat ini

Dalam waktu dekat melalui Anggaran Biaya Tambahan Provisi (ABT) secara bertahap Gubenur akan membagikan bibit lada dan sapi kepada masyarakat untuk itu perlu bantuan data dari camat didaerah masing masing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bangka Belitung, Sunardi melalui amanat undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, berupaya mendorong desa desa untuk lebih mandiri sehingga mampu mengurangi ketimpangan kesenjangan kota dan desa.

“Desa sekarang sudah mendapatkan suntikan dana dari pusat yang kita kenal dengan dana desa, untuk dana desa ini sendiri bukanlah sumber utama pembangunan di pedesaan namun untuk meningkatkan perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa (BuMDes)”.

Dengan dikucurkannnya dana dan proaktif masyarakat untuk berinovasi meningkatkat perekonomian untuk itu desa tersebut bisa mandiri dengan dapat mendanai keperluan masyarakat didaeranya sendiri.

UU Nomor 6 tahun 2014 ini merupakan instruksi Presiden dalam rangka mewujudkan Program Nawacita untuk membangun Indonesia dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan, dimana hal ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sumber: Dinas Kominfo
Penulis: Evani/Suci Lestari
Fotografer: Suci Lestari

Share This: